Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 23 Juli 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Sosialisasi UU No 45/2009 Tentang Perikanan
[Derap TNI-POLRI]

Sosialisasi UU No 45/2009 Tentang Perikanan

Jakarta, Pelita
Sosialisasi Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan kepada jajaran TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta, dilaksanakan di Aula Yos Soedarso, Markas Komando Armada RI Kawasan Barat (Mako Armabar), Jalan Gunung Sahari Raya No 67, Jakarta, Senin (28/12).
Panglima Koarmabar (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Marsetio, MM, didampingi Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Dr Ir Aji Sularso, MMA, membuka Sosialisasi Undang-Undang nomor 45 tentang Perikanan mengatakan, Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh tim dari DKP, kita akan memperoleh penjelasan mengenai isi maupun esensi Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dari sumbernya, sehingga pada gilirannya kelak akan dapat menjadi pedoman, khususnya bagi para Perwira Penyidik TNI Angkatan Laut selaku penegak hukum di laut, katanya.
Menurut Kadispen Koarmabar Letkol Laut (Kh) Drs Supriyono, Dirjen P2SDKP yang memimpin diskusi dan tanya jawab, antara lain menjelaskan alasan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan perlu direvisi karena belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan hukum, serta belum dapat menjawab permasalahan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya.
Dirjen P2SDKP juga mengatakan, bahwa substansi yang dilakukan perubahan pada Undang-Undang No 31 tahun 2004 meliputi pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah penerapan sanksi hukum acara; pengelolaan perikanan antara lain konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran; serta perlunya perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
Hadir pada kegiatan ini Kepala Staf Armabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Hari Bowo, Komandan Lantamal III Jakarta Laksma TNI Johnny E Awuy, dan pejabat teras Koarmabar.(be)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Wasrik Progjagar Tahun 2008-2009
130 Prajurit Marinir ke Ambalat
Ditutup, Pendidikan JMU Pesawat Hawk 100/200
Keluarga Besar Ajendam VI/Tpr Peringati Hari Jadinya ke-59
Siswa SDN Banua Anyar 10 Mengenal dari Dekat TNI AU