DPRD Aceh Utara Temukan Banyak Proyek Bermasalah

Aceh Utara, Pelita
Hasil kunjungan kerja (Reses) anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dilaporkan banyak proyek ditemukan bermasalah di lapangan. Pasalnya, sejumlah proyek yang dikerjakan dengan menggunakan sumber dana ABPD Aceh Utara TA 2009 lalu dikerjakan tidak sesuai bestek.
Demikian ungkapan HJ Ida Suryana, A Md, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara dalam sidang paripurna pekan lalu di Gedung DPRD Aceh Utara Jalan Nyak Adam Kamil Lhokseumawe Aceh.
Ia merincikan, sejumlah proyek yang ditemukan bermasalah yang dikelola langsung melalui dinas terkait dalam lingkungan Kabupaten Aceh Utara antara lain, Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Petenakan, Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Perhubugan.
Dia menambahkan, sebagian besar proyek yang diluncurkan tahun 2009 lalu diperkirakan berkualitas rendah akibat dikerjakan asal jadi. Bahkan ada bangunan sama sekali hingga saat ini belum dapat digunakan menyusul kondisi bangunan kian memprihatinkan.
Padahal unit bangunan tersebut sangat mendesak dibutuhkan masyarakat lantaran tidak layah difungsikan akhirnya diabaikan begitu saja tanpa penanganan serius dari dinas terkait selaku pihak yang bertanggung jawab. Dengan kondisi demikian masyarakat yang sangat dirugikan, ujar Ida Suryana di hadapan Kepala Dinas yang hadir hari itu.
Wakil rakyat Aceh Utara mengaku sangat kecewa atas kinerja sejumlah Kadis yang mengabaikan tugas pokok maupun dalam hal tanggung jawab apalagi mengingat dana yang dikelola itu merupakan murni uang rakyat Aceh Utara dengan harapan masyarakat akan menuju sejahtera dan berkembang lebih pesat. Akan tetapi kenyataan tidak demikian, tambah Ida Suryana dengan nada kesal.
Atas kejadian tersebut, pihak dewan meminta kepada Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid, agar segera mengkaji ulang kinerja sejumlah Kadis yang tak bertanggung jawab karena sudah terbukti tidak menjalankan tugas sesuai amanah.
Disamping itu, diharapkan supaya kasus serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang lantaran pola Kadis tersebut selain ikut merugikan rakyat juga pembangunan di bumi pase ini tak akan berkembang seperti yang kita harapkan adalah kemakmuran dan kesejahteraan. (ck-109)