Sensitifitas Kerakyatan

ADAyang mengatakan, tahun 2010-2012 ini akan menjadi tahun susah bagi rakyat. Kemungkinan di tahun-tahun itu, kata mereka, masyarakat akan dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit terkait kebutuhan dasarnya, terkait dengan naiknya harga-harga. Sebaliknya, tahun 2013-2014 akan menjadi tahun yang mesra dengan gelontoran program kerakyatan. Maklum, kata mereka, menjelang pemilu, semua orang akan berebut simpati rakyat. Sedihnya, antara kenaikan penghasilan masyarakat dengan naiknya harga-harga itu selalu tidak pernah bisa terkejar. Apalagi hanya ditambal-sulam dengan crash program jangka pendek dan terbatas. Benarkah begitu?
Seorang ibu, bernama Susi, dua hari lalu, membawa anaknya yang terbakar karena ledakan kompor gas untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Tak bisa dibayangkan, sakitnya si anak yang menangis sepanjang perjalanan dengan bus dari Bojonegoro, Jawa Timur. Ibu ini tak bisa bertemu SBY, tapi kemudian diboyong ke RSCM. Dapatkah kita bayangkan kalau setiap masyarakat yang ingin mendapat bantuan atau perhatian, akan pergi ke Jakarta untuk menemui Presiden? Pertanyaannya kemudian adalah kemanakah sensitifitas para pejabat-pejabat kita?
Pertanyaan ini juga kita tanyakan dalam berbagai kasus yang berkerumun datangnya mulai kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, ledakan tabung gas, kasus keadilan hukum, ibu-ibu yang menggadaikan barang-barangnya untuk memenuhi sekolah anaknya, pelaku kesewenangan aparat keamanan seperti dalam kasus warga Cibubur yang kemudian meminta Presiden SBY untuk pindah saja ke Istana tanpa perlu lagi ke Cikeas.
Banyak yang mengkhawatirkan, pemerintah memiliki kaca mata yang berbeda ketika melihat rakyat. Rakyat ya, rakyat dan pemerintah (dan DPR) ya, pemerintah (dan DPR), tak ada kaitannya. Ada juga yang mengkhawatirkan telah jauhnya kita dari kehendak baik untuk membantu rakyat, kecuali untuk membantu diri sendiri atau orang per orang?
Menariknya, bulan Agustus nanti, Presiden kembali akan menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2011. Ritual tahunan itu hampir kehilangan maknanya selama ini karena masyarakat melihat agresifitas penambahan anggaran tahun ke tahun namun mereka bertanya kenapa rakyat justru semakin sulit? Tidak adakah hubungan antara peningkatan APBN dari tahun ke tahun dengan kesejahteraan rakyat? Lalu sampai kapan kita harus begini?
Dengan melihat perkembangan yang ada sekarang, kita tiba-tiba menemukan suatu kondisi yang sangat menakutkan, yakni bahwa kita semakin tidak sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Kita selalu memenangkan cara mudah dan singkat untuk memenuhi target tertentu dan berpikiran rakyat akan menerimanya. Menaikkan harga BBM dan TDL contohnya, yang sangat mudah dilakukan untuk menutupi kekurangan kebutuhan subsidi triliunan rupiah.
Lalu dimana peran pemerintah untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya? Pertanyaan ini kita ajukan untuk mendorong semua pihak untuk berpikir ulang mengenai apakah ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan negara ini, sehingga kita bukan hanya meninggalkan kesejahteraan bagi rakyat kita tapi juga tertinggal dari negara-negara lain di sekitar kita.
Kita berdoa, dengan berbagai kejadian yang muncul terakhir ini, mudah-mudahan pemerintah tidak mati rasa.