Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 22 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
MUI: Infotainment dan Ganti Kelamin Haram
[Agama dan Pendidikan]

MUI: Infotainment dan Ganti Kelamin Haram

Jakarta, Pelita
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk tayangan infotainment baik bagi televisi yang menayangkan maupun permirsa yang menontonnya.
Selain itu, MUI juga mengharamkan donor organ tubuh jika pendonor masih hidup, mengganti alat kelamin, dan memperbolehkan para penerbang atau pilot tidak berpuasa selama Ramadhan namun harus membayar fidyah atau menggantinya di hari lain.
Fatwa tersebut disahkan dalam pleno MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI di Jakarta, Selasa (27/7) oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Maruf Amin.
Munas berlangsung 25-28 Juli 2010 membahas tujuh materi fatwa dari 15 usulan fatwa yang diverifikasi tim materi fatwa MUI pusat.
Tujuh fatwa tersebut antara lain asas pembuktian terbalik, nikah wisata, operasi penggantian dan penyempurnaan alat kelamin, cangkok organ tubuh, bank ASI (air susu ibu), puasa bagi pilot penerbang, dan jaminan sosial.
Menurut ketentuan umum, fatwa mengenai infotainment, menceritakan aib, kejelekan gosip, dan hal-hal lain terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak, hukumnya haram.
Dalam rumusan fatwa tersebut juga disebutkan upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan gosip juga haram.
Begitu juga dengan mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib dan gosip dinyatakan hukumnya haram oleh MUI.
Namun MUI memperbolehkan dengan pertimbangan yang dibenarkan secara syari untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran untuk menayangkan dan menyiarkan serta menonton, membaca dan atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib.
Terhadap fatwa ini, MUI merekomendasikan perlu dirumuskan aturan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan dan nilai luhur kemanusiaan.
Juga direkomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta untuk meregulasi tayangan infotainment untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindunginya dari hal-hal negatif.
Lembaga sensor film diminta menjamin langkah proaktif untuk menyensor tayangan infotainment guna menjamin terpenuhinya hak-hak publik dalam menikmati tayangan bermutu.
Menurut Maruf, permasalahan infotainment sebelumnya tidak masuk dalam pembahasan namun karena banyaknya permintaan untuk itu akhirnya diputuskan untuk dibahas.
Kita memutuskan membahas dan membuat fatwa infotainment karena didasarkan pemberitaan saat ini yang dirasa sudah berlebihan, kata Maruf.
Donor organ
Mengenai organ tubuh, MUI berpandangan, donor organ dibolehkan hanya ketika pendonor sudah meninggal.
Orang yang hidup haram mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Saleh saat jumpa pers di Hotel Twin Plaza, Jalan S Parman, Jakarta Barat.
Menurut Niam, orang hidup boleh mewasiatkan organ tubuhnya kepada orang lain. Syaratnya, dilakukan dengan sukarela dan tidak untuk tujuan komersil.
Pengambilan organ dilakukan setelah dinyatakan meninggal oleh dua orang muslim terpercaya dan pengambilan organ dilakukan ahli bedah di bidangnya, kata Niam.
Penerima donor pun menurut MUI berada dalam keadaan kritis. Proses donor organ juga dimungkinkan untuk muslim kepada nonmuslim dan sebaliknya.
Muslim boleh mewasiatkan mendonorkan organ tubuh pada nonmuslim dan sebaliknya, jelas Niam.
Donor organ binatang, menurut MUI, hanya dibolehkan dalam keadaan darurat dan tanpa alternatif lain. Sedangkan, tindakan sengaja menjual organ tubuh, hukumnya haram. Menjual organ tubuh hukumnya haram, karena tubuh adalah milik Allah sebagai amanat, katanya.
Bagi pilot, boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadhan sebagai rukhshah safar (keringanan karena bepergian). Meskipun diperbolehkan namun MUI juga memberikan ketentuan bagi pelaksanaan ibadah wajib umat muslim itu.
Penerbang yang berstatus musafir tetap (seseorang yang melakukan perjalanan secara terus menerus) dapat mengganti puasa Ramadhan dengan membayar denda atau fidyah.
Sedangkan bagi penerbang yang berstatus musafir tidak tetap atau melakukan perjalanan sewaktu-waktu saja tetap harus membayar puasa di hari lain.
Fatwa itu dikeluarkan oleh MUI setelah adanya kasus sebuah maskapai penerbangan yang melarang pilotnya berpuasa karena dinilai menurunkan kinerja.
MUI menentang kebijakan tersebut karena larangan itu bertentangan dengan hukum agama.
Selain itu, MUI mengharamkan donor sperma dan bank sperma. Sementara, bank air susu ibu (ASI) diperbolehkan. Menurut MUI, memperjualbelikan sperma akan menimbulkan kekacauan asal usul dan identitas anak.
Merubah alat kelamin
Sedangkan operasi alat kelamin yang dilakukan dengan sengaja, MUI meminta kepada Kementerian Kesehatan membuat regulasi pelarangan terhadap operasi alat kelamin.
Merubah alat kelamin dengan sengaja tanpa ada alasan alamiah dalam diri yang bersangkutan, hukumnya haram, kata Asrorun Niam Sholeh.
Selain itu, lanjut Niam, MUI juga melarang kepada siapa saja untuk membantu melakukan operasi ganti kelamin. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktik operasi ganti kelamin.
MUI hanya memperbolehkan penyempurnaan alat kelamin. Membantu melakukan operasi penyempurnaan kelamin juga diperbolehkan. Bagi seseorang guna menyempurnakan kelaki-lakiannya atau sebaliknya, hukumnya boleh, katanya.
Kedudukan hukum bagi seseorang yang telah melakukan operasi kelamin, MUI memandang, jenis kelaminnya tetap sama sebelum dilakukan operasi, meski telah ada penetapan dari pengadilan.
MA diminta membuat surat edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi, tegasnya. (jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Presiden Meminta Pendidikan Tak Jauh dari Seni dan Olahraga
Munas VIII MUI Bahas Ganti Kelamin
Daar Al Ifta Salah Satu Pilar Utama Institusi Islam di Mesir
Disdik: Sekolah Kurangi Kegiatan Fisik Saat Puasa
Jumlah Calhaj Lombok Barat Meningkat