Tujuan dan Contoh Kasus Perlindungan Konsumen

Salah satu masalah yang ternyata masih memerlukan perhatian kita bersama adalah apa yang sering diperkenalkan sebagai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu menjadi sangat penting, tidak hanya untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang bisa membahayakan, tetapi juga untuk meningkatkan produk barang dan jasa agar layak dikonsumsi. Dari sekedar perlindungan makanan, sampai ke perlindungan rasa aman fisik.

contoh perlindungan konsumen
Konsumen berhak mendapatkan rasa aman dari produk yang dibeli

Contohnya, misalnya pemberian label halal bagi makanan. Tujuannya adalah untuk melindungi umat Islam dari makanan yang tidak halal. Atau, ketika Garuda dilarang terbang ke Eropa oleh Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk melindungi warga Eropa yang melakukan penerbangan.

Contoh yang lain adalah produk makanan yang dilarang masuk ke AS, misalnya udang Indonesia. Atau, mobil Toyota yang harus ditarik dari pasar, ketika diketahui ada kelemahannya yang bisa membahayakan penumpang. Siapa yang harus mengawasi produk barang dan jasa itu, agar layak dikonsumsi masyarakat?

Dari contoh-contoh yang terjadi, bisa negara, bisa produsen barang dan jasa itu sendiri. Negara wajib memberi perlindungan bagi warganya untuk mengonsumsi barang/jasa yang layak dikonsumsi. Kalau pengawasan negara ketat, dampaknya akan mampu menjamin rakyatnya tidak mengonsumsi barang/jasa yang tidak layak.

Label Halal sebagai bentuk perlindungan konsumen
Label Halal sebagai bentuk perlindungan konsumen

Contohnya, produk halal dan juga keamanan penerbangan sebagaimana ditunjukkan oleh sikap Uni Eropa. Dengan pengawasan yang ketat oleh negara, produsen barang/jasa akan berusaha memenuhi sarat minimal produknya. Kualitas barang/jasa akan meningkat. Bahkan tidak jarang terjadi, produsen akan menarik atau memperbaiki barang/jasa yang diproduksinya, sebelum dicermati oleh pengawasan negara.

Antara lain, ketika Toyota menarik puluhan ribu kendaraan roda empat dari peredaran, ketika produknya diketahui ada kelemahannya. Hal yang sama juga bahkan pernah dilakukan oleh mobil KIA (Korea Selatan) di Indonesia, ketika diketahui ada kelemahan mesinnya. Secara sukarela, mereka memperbaiki dengan gratis. Dalam hal ini, diperlukan syarat minimal, antara lain apa yang diperkenalkan dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). Kalau sebuah produk tidak memenuhi standar tersebut, tidak boleh beredar.

Apa yang terjadi dengan banyaknya kasus ledakan pengguna tabung gas elpiji dan juga kecelakaan kereta api, mestinya harus disikapi dengan pendekatan seperti di atas. Kalau ternyata ada elemen-elemen tabung gas yang beredar ternyata tidak memenuhi sarat SNI, mestinya harus ditarik. Pemerintah tidak cukup bersikap menyerukan pada rakyat, kalau ada yang hendak mengganti alat tersebut dengan alat lain yang telah memenuhi SNI, disediakan penggantinya dengan membayar sekedarnya. Disebutkan sekitar Rp15.000. Mestinya, meskipun hanya Rp15.000, selayaknya gratis.

Demikian juga kondisi perkeretaapian kita. Adakah yang tidak memenuhi syarat operasi?
Mungkin hanya dengan cara begitu kita bisa memberikan perlindungan konsumen sebagaimana mestinya. Dan mungkin hanya dengan cara begitu, kita bisa mendorong produsen barang/jasa meningkatkan kualitas produknya, agar setidaknya memenuhi SNI.

Harapan seperti itu, sudah tentu ingin kita sampaikan kepada pemerintah dan juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), agar rakyat benar-benar hanya mengonsumsi barang/jasa yang layak dikonsumsi.

Post a Comment

0 Comments